.jpg)
.jpg)
Bancelok, KIM Bancelok Bangkit - Berawal dari informasi masyarakat yang Tim KIM BB temukan pada postingan disalah satu media sosial, yang ketika kami baca terdapat salah satu warga yang mengatasnamakan warga Desa Bancelok menyampaikan pendapatnya tentang hal yang bisa jadi hal ini merupakan informasi yang apabila tidak didasari dengan suatu fakta maka akan menjadi suatu polemik di masyarakat.
Pada postingan tersebut (30/03) tertulis “Assalamualaikum wr wb ea sawdara2 desa bcl……kasian rakyat kecil d sangka y bodoh smua paling.orang kartu d pegang masing 2 kok malah d laporkan kan hilang pas Gmn itu hukumy.kty bcl mau bangkit ternyata lum lum berjalan lama kok jadi gini”
Jika dikaji secara mendalam, dari tulisan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat suatu permasalahan di Desa Bancelok melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Kades yang baru, yaitu Kades Taufiq. Dikarenakan pernyataan tersebut disampaikan secara umum melalui media sosial yang mana semua masyarakat yang bukan saja masyarakat Bancelok, bahkan masyarakat diluar Desa Bancelok dapat membacanya, maka perlu Tim KIM BB untuk mencari suatu kebenaran informasi dengan mendatangi Kades Taufiq.
Selasa (31/03) Tim KIM BB dapat menemui Kades Taufiq untuk meminta klarifikasi terkait dengan informasi tersebut. Seperti biasanya, kami temui orang nomor satu di Pemerintah Desa Bancelok tersebut diruang kerjanya di Balai Desa Bancelok. Saat ditemui, Kades Taufiq sangat kooperatif dan menyampaikan informasi-informasi yang sangat jelas dari setiap pertanyaan yang Tim KIM BB berikan.
Saat dimintai komentar tentang postingan salah satu warganya di salah satu media sosial, beliau menyampaikan dengan panjang lebar. Menurut beliau, SDM Desa Bancelok sangat luar biasa dan Pemdes Bancelok tidak bertindak untuk membodohi rakyat. Malahan beliau selalu mengajak seluruh warganya untuk bagaimana rakyat Bancelok ikut peduli dengan keadaan Desa Bancelok.
“Terkait dengan pernyataan salah satu warga saya, yang ketika saya cek di foto profilnya, memang warga saya, yang menyatakan bahwa kartu tidak hilang tapi dilaporkan hilang, itu suatu penyataan yang sebenarnya perlu diluruskan. Karena kenapa, tanpa tau prosesnya mungkin warga saya hanya mengira-ngira endingnya, sehingga apabila tidak diluruskan maka akan menjadi kesalah-pahaman yang akan berdampak pada ketidak kondusifitasnya suatu tatanan masyarakat di Desa Bancelok. Maka oleh karena itu perlu saya luruskan dan kebelakangnya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi” pungkas Kades Taufiq
“Proses dari awal yang saya lakukan sampai dengan terblokirnya beberapa kartu bagi masyarakat penerima bantuan sosial yang apabila saya ceritakan secara lengkap maka akan memakan waktu 2 bulan lebih, oleh karena saya akan bercerita secara garis besarnya” ujar Kades Taufiq mengawali klarifikasinya.
“Pada awal Pemerintahan, saya mencoba menata Desa ini dengan dimulai dengan penataan administrasi. Semua saya data, tak lepas juga pendataan tentang masyarakat saya yang sedang menerima bantuan sosial, khusunya yang umum adalah bantuan PKH dan BPNT. Hal ini menjadi kewenangan dan kewajiban saya untuk tau siapa saja penerima bantuan tersebut, karena kedepannya akan saya tata dengan baik para penerima bantuan ini supaya tepat sasaran. Bersamaan dengan niat tersebut, Dinas Sosial meminta saya selaku pejabat Pemerintah Desa untuk melakukan Verifikasi dan Validasi serta pengkroscekan terhadap data para penerima bantuan yang disalurkan melalui Dinas Sosial (PKH, BPNT).”
“Oleh hal itu, saya berinisiatif untuk mengkroscek data penerima bantuan tersebut dengan mengumpulkam foto copy identitas (KTP dan KK) serta mengkroscek kesesuaian data dengan Buku Bank. Hal ini dikarenakan bantuan-bantuan tersebut disalurkan melalui Bank. Saat saya mencoba mendata Buku Bank tersebut, yang saya temukan adalah para penerima bantuan tersebut tidak memegang Buku Bank sejak awal-awal menerima bantuan. Saya terkejut, dan hal ini saya rasa menjadi temuan permasalahan yang harus saya perhatikan. Setelah dikroscek, Buku Bank tersebut ada pada salah satu perangkat desa Pemerintahan sebelumnya”.
“Saya serius menyikapi permasalahan ini, karena ini hak rakyat, jangan sampe ada oknum yang mengambil untung. Karena sebagaimana yang kita tau, bantuan tersebut bisa dicairkan melaui mesin ATM, dan apabila Kartu ATMnya ada pada salah satu orang, maka dengan gampang orang tersebut memanfaatkan kartu tersebut. Oleh karena itu, saya segera meminta data penerima bantuan melaui masing-masing pendamping, baik PKH maupun BPNT. Setelah saya sesuaikan antara daftar penerima bantuan dengan Kartu Bank yang terkumpulkan ternyata ada banyak nama yang tidak memiliki Buku Bank. Dengan kata lain datanya ada, tapi Buku Bank dan Kartu ATMnya tidak ada. Melalui perangkat Desa, saya tanyakan kartu tersebut kepada nama-nama yang yang tidak punya Buku Bank tersebut, dan mereka semua menjawab selama ini tidak punya Kartu ATM untuk bantuan sosial tersebut. Beberapa bulan saya mengurusnya, siapa tau kelupaan atau bagaimana. Sehingga pada bulan Maret saya konsultasikan kepada beberapa instansi terkait langkah-langkah yang harus saya lakukan. Karena saya tidak mau rakyat saya yang jadi korban. Maka setelah bermusyawarah dengan instansi terkait serta juga dengan tokoh masyarakat perlu diakannya penonaktifan kartu yang tidak terlacak tersebut.”
“Hingga pada akhirnya kartu-kartu yang tidak terlacak sebelumnya ‘terblokir’ dan pada saat itu juga ada postingan pada salah satu media sosial yang secara terang-terangan menyalahkan Pemerintah Desa. Saya tekankan, yang terblokir hanya kartunya bukan penerima bantuan sosialnya. Jadi usaha pemerintah desa yang demikian diharapkan bisa disikapi dengan baik. Apabila kartunya sudah ditemukan, silahkan dilaporkan ke Perangkat Desa, akan kami rekomkan untuk diaktifkan kembali. Dan apabila kartunya benar-benar hilang. Maka silahkan juga laporkan kepada kami. Kami fasilitasi penerbitan Kartu Baru sehingga tidak ada “Oknum” yang mengambil untung. Manfaatkan perangkat desa yang ada. Kami perangkat desa akan melayani segala kebutuhan dan keperluan masyarakat Desa Bancelok.” Tutup Kades Taufiq. (ZL, M2K)
